DRADIO.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pembangunan jalan khusus batubara dari Mandiangin menuju Desa Tenam, Batanghari, selesai akhir Desember ini.
Hal ini diungkapkan oleh Asisten ll Setda Provinsi Jambi, Johansyah saat dikonfirmasi di pasar angso duo Jambi, Jum’at (20/12/2024) pagi.
“Kami harapkan, targetnya akhir Desember ini selesai. Jadi, setelah HUT Jambi bisa kita launching bersama pak Gubernur,” kata Johansyah.
“Kemarin kita sudah berkomitmen dengan salah satu pengembang yaitu, PT IBS (Inti Bangun Sarana) bahwa diakhir Desember sini sudah melangsing untuk membuka jalan khusus dari Mandiangin menuju Tenam,” sambungnya.
Dijelaskan Johansyah, saat ini pembangunan jalan khusus batubara dari Mandiangin menuju desa Tenam sudah 98 persen. Hanya saja, ada kendala pada saat pengecoran underspass yang mengambat waktu pengerjaan.
“Untuk proses pembangunan jalan yang di dalam, itu progresnya sudah hampir 98 persen. Ini tinggal di underpass, karena underpass ada di bawah. Jadi, terkena hujan lebat kemarin. Ini yang menjadi kendala mereka. Tim kembali melakukan pekerjaan underpass itu dengan cara menyedot air yang di dalam sampai keluar, hingga menunggu cuaca bagus. Maka, underpass itu belum semuanya tercor,” jelas Asisten ll Setda Provinsi Jambi.
Sementara itu, PT Putra Bulian Propertindo saat ini masih mengalami kendala untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan khusus batubara. Hal ini dikarenakan, ada beberapa masalah terkait dengan pembebasan lahan di Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi.
“Putra Bulian memang menjadi kendala, walaupun semua perizinan sudah siap. Kendalanya terkait dengan pembebasan lahan, kemarin mereka sudah menyampaikan kepada Pemprov untuk melakukan pembebasan di lahan-lahan yang menjadi masalah. Jadi, hampir 22 titik yang menjadi persoalan pembebasan lahan dari Batanghari dan Muaro Jambi. Sekarang, tinggal 12 titik lagi yang belum ada negosiasi,” tutur Johansyah
Johansyah mengungkapkan, masyarakat menolak lahannya dibebaskan apabila tidak mendapatkan ganti rugi yang tinggi dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi.
Baca Juga
“Mereka meminta ganti rugi yang terlalu tinggi, mereka meminta kompensasi bagaimana ketika lahan itu digunakan mereka masih berhak untuk menggunakan jalan itu,” ungkap Johansyah.
“Tim sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita sudah memanggil kades dan pemilik lahan untuk melakukan negosiasi,” pungkasnya.
