DRADIO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar dan memimpin rapat terbatas (Ratas) bersama para menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 April 2024.
Hal ini bertujuan untuk membahas dampak geopolitik akibat terjadinya konflik di Timur Tengah terhadap Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kondisi ini pentingnya melakukan deeskalasi dan menjaga kestabilan regional agar mengurangi dampak ekonomi global.
Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers melalui Youtube/Sekretariat Presiden (16/4) selepas rapat terkait pentingnya deeskalasi di Timur Tengah.
“Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran,” ujar Menko Perekonomian.
“Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi.” tambahnya.
Menko juga menekankan bahwa, meski menghadapi tantangan geopolitik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 5 persen dengan inflasi yang terkontrol di rentang 2,5 persen, plus minus 1 persen.
Baca Juga
“Neraca perdagangan kita masih surplus dan cadangan devisa kita masih kuat di angka 136 miliar dolar AS,” tambahnya.
Kemudian, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pasar keuangan global mengalami ketidakpastian dengan indeks dolar mengalami penguatan, sementara nilai tukar dan indeks harga saham global menunjukkan pelemahan. Namun, Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain, masih dalam kondisi yang relatif aman.
“Tentu kita perlu melakukan berbagai kebijakan, antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak,” ucap Menko Airlangga.
Dalam menghadapi gejolak ekonomi global, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi tetap fokus pada kebijakan yang mendukung sektor riil dan menstabilkan nilai tukar untuk mengurangi dampak terhadap impor, sambil juga mencatat manfaat bagi eksportir yang menerima lebih banyak devisa.
“Pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi dari investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga,” pungkasnya.
(*)
