Disnakertrans Jambi Ingatkan Perusahaan Membayarkan THR Sesuai Kebijakan

Disnakertrans Jambi Ingatkan Perusahaan Membayarkan THR Sesuai Kebijakan
Bahari Panjaitan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jambi. Foto: tangkapan layar youtube Jek tv.

DRADIO.ID – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Jambi tekankan kepada perusahaan agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 7 hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Hal ini berdasarakan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI beberapa waktu lalu.

Memuat terkait kewajiban pelaksanaan pembayaran THR kepada pekerja atau buruh di seluruh Indonesia, termasuk provinsi Jambi.

Kepala Disnakertrans Jambi, Bahari Panjaitan menyampaikan bahwa proses pembayaran THR tidak boleh dicicil.

“THR inikan pada intinya diberikan oleh perusahaan kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka menyambut hari raya keagamaan. Jadi, dalam rangka hari menyambut ini, kata-katanya menyambutkan artinya jaangan sampai lewat. Kedua tidak boleh dicicil,” ungkapnya dikutip dari video youtube Jek tv.

Karena THR merupakan anggaran yang digunakan oleh pekerja dalam memenuhi kebutuhannya dan keluarga di momen perayaan lebaran.

“THR ini tidak melihat status, artinya pekerja yang bekerja dengan waktu tertentu maupun tidak tertentu tetap dapat THR. Jadi, hitungannya kalau dia bekerja 12 bulan 1 bulan upah (pembayaran THR), kalau kurang 12 bulan maka proporsional,” terang Bahari.

Terkait kebijakan pembayaran THR merupakan hak dan kewajiban pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Pemprov Jambi melalui Disnakertrans menegaskan akan melakukan mediasi dan tindakan tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

Kemudian, nantinya pihak Disnakertrans akan membuka posko pengaduan THR 2024. Hal bertujuan untuk memantau dan mengawas perusahaan yang melanggar berdasarkan laporan dari para pekerja.

Posko ini akan dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota, termasuk juga di kantor Disnakertrans provinsi Jambi. Dengan begitu, bagi para pekerja dan buruh yang tidak mendapatkan THR dari tempat perusahaan bekerja dapat langsung melakukan pengaduan ke posko pengaduan THR. Sehingga, dengan adanya pengaduan yang jelas dapat segera ditindak oleh petugas.

“Di Dinas kita bentuk di provinsi ada, di Kabupaten/Kota kita sudah kirim surat supaya dibentuk, termasuk juga di UPTD bidang 1, 2 dan 3. Jadi boleh disampaikan (laporan), nanti juga kita buat pengaduan data yang bersifat sendiri maupun online,” punkas Bahari via youtube Jek tv.

( Mh ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *