Aksi Demo Petani Berlanjut di Depan DPRD Jambi, Tegaskan Masalah Kriminalisasi dan Agraria

Aksi demo petani berlanjut di gedung DPRD provinsi Jambi. dradio.id/Muhammad Hair

DRADIO.ID – Rabu (27/9/2023), aksi para petani provinsi Jambi berlanjut di depan gedung DPRD provinsi Jambi. Masih dalam peringatan Hari Tani Nasional.

Para petani mengeluhkan permasalahan kriminalisasi yang dialami para petani. Kemudian massa juga menuntut permasalahan agraria di Jambi, sebab Jambi berada di posisi ke-3 dengan konflik agraria tertinggi se-Indonesia.

Salah seorang petani yang berasal dari Kumpeh yaitu Mahfud (43) mengungkapkan ingin hadirnya pihak terkait dalam aksi lanjutan demo ini.

“Semuanya untuk tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat yaitu dari gubernur menemui masyarakat, dari Polda pun tuntutan dari masyarakat tadi bertemulah semuanya di sini biar gamblang. Dari kehutanan juga bisa memaparkan program-programnya,” ucap Mahfud.

Demo lanjutan yang digelar oleh para petani ini, masih tetap menegaskan tuntutan pada aksi demo kemarin yaitu mengenai kriminalitas dan agraria di Jambi.

“Kami ingin minta dibebaskan kawan-kawan kita yang ditangkap Kapolda, itu ada 7 orang. Atas dasar apa penangkapan tersebut,” tanya Mahfud.

Kemudian, Mahfud sebagai petani juga berharap dan meminta kepada gubernur agar memberi keputusan yang terbaik untuk masyarakat petani yang ada di provinsi Jambi.

“Untuk gubernurnya, kita minta sebagai masyarakat petani, masyarakat kecil, masyarakat susah itu berilah keputusan yang tepat,” ungkap Mahfud.

Dialnsir dari CNN Indonesia, aksi demo sebelumnya dilakukan pada Selasa (26/9/2023) dari simpang BI dan berlanjut hingga depan gedung DRPD provinsi Jambi.

Aksi kemarin mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Abdul Hamid. Dia mengungkapkan memang benar bahwa Jambi berada di posisi ke-3 konflik agraria terbanyak. Dia menyatakan terdapat benturan antara masyarakat, ketetapan adat, dan perusahaan.

“Itulah salah satu penyebab adanya pansus. Harus kita luruskan. Kita senang investasi bisa masuk ke Jambi. Namun, jangan sampai masyarakat kena imbas yang kurang positif,” katanya dikutip via CNNIndonesia.

Kemudian, dia mengatakan bahwa pihak pemerintah akan mengadakan rapat untuk mengadakan Ia pun rapat untuk menangani konflik agraria dalam waktu dekat. (Mh ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *