Kantor Disdik Provinsi Jambi Di Geruduk Para Wali Murid SMA 8 Kota Jambi

DRadio.id – Jambi, Kamis (23/12) Sejumlah wali murid SMA Negeri 8 Kota Jambi didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Morality Wacth (LSM IMW), menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi
Aksi demo tersebut menuntut agar 120 siswa SMA Negeri 8 Kota Jambi dapat kembali belajar di sekolah tersebut.
Radja Sopyan selaku koordinator aksi mengatakan, siswa terhalang mendapatkan pendidikan karena tidak seimbangnya jumlah SMP Negeri dan SMA Negeri. SMP negeri di Kota Jambi berjumlah 25 sekolah sedangkan SMA negeri di Kota Jambi hanya berjumlah 13 Sekolah.
“Terbatasnya SMA negeri di Jambi membuat para murid dari SMP ataupun dari luar kota yang berkeinginan masuk kesulitan,” kata Sopyan.
Ia juga mempertanyakan mengapa hanya SMA Negeri 8 Kota Jambi yang bermasalah, apakah sekolah Negeri lain di Provinsi Jambi bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sopyan meminta kepada Gubernur Jambi mencabut surat keputusan (SK) gubernur untuk pemberhentian kepala sekolah SMAN 8 kota Jambi, dan kembali tetap menjadi kepala sekolah SMAN 8 kota Jambi, dengan nama baik.
Ia beranggapan karena Kepsek SMAN 8 Kota Jambi telah melaksanakan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Telah melaksanakan Program pendidikan pemerintah, Dan juga sudah mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Akan tetapi, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak mau mengeluarkan Dapodiknya atau Operator Diknas tidakmau membuka Dapodiknya. Sedangkan sekolah lain telah dibuka.
Ia menilai dalam sistem pendidikan nasional No.20 tahun 2003, menyangkut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau juga disebut dengan school Best management Otoritas Sekolah, Kepala dinas tidak boleh mencampuri atau meng-intervensi sekolah sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan.
“Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif secara langsung dan semua komponen warga sekolah,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *