PILKADA 2020 BERESIKO. FARISI : 2019 AJA BANYAK KORBAN, ITU TAK ADA CORONA

Dradio.id, JAMBI – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah disepakati dilaksanakan 9 desember 2020 ini. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI melalui pemungutan suara. Namun, pelaksanaannya dilakukan dengan memenuhi sejumlah catatan.

Beberapa catatan itu yakni pelaksanaan Pilkada tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Namun, keputusan tersebut dinilai sangat beresiko untuk menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan ini, sementara pandemic Covid-19 di Indonesia masih belum berhenti, bahkan terus melonjak penambahan jumlah pasien positif.

Mochammad Farisi, Ketua Kopipede Provinsi Jambi, mengatakan, bila melihat klausula menimbang dan Pasal 201A (1) di Perppu No. 2 Tahun 2020, Pilkada ditunda akibat adanya pandemi global Covid-19 dan bencana nasional nonalam, serta dalam rangka penanggulangan peyebaran pandemi Covid-19.

Pasal 201A (3) juga menjelaskan pilkada lanjutan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila bencana pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Faktanya sampai saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, WHO belum mencabut status pandemi global dan di Indonesia angka kasus positif justru terus bertambah.

 Berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 & SE Gugus Tugas Covid-19 No. 6 Tahun 2020, Indonesia masih dalam status bencana nasional nonalam Covid-19, dan juga Indonesia masih dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2020.

“Artinya kesimpulan RDP kemarin justru bertentangan dengan maksud dikeluarkannya Perppu itu sendiri dan terkesan memaksakan pilkada ditengah wabah, terlalu beresiko,” jelasnya.

Dia menambahkan, perlu diingat tragedi Pemilu 2019, 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit akibat kelelahan dalam proses putungsura, sedangkan Pilkada tahun ini ancaman lebih nyata, yaitu virus yang tak kasat mata.

“Pemerintah memang sedang membangun sikap optimisme/percaya diri dengan istilahnormal baru, bahwa kita juga bisa melaksanakan Pilkada dalam kondisi wabah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, namun optimisme juga harus melihat fakta riil dilapangan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat kita rendah,” tuturnya.

Dia menjelaskan, hampir semua tahapan Pemilu melibatkan kontak fisik bahkan kerumunan masyarakat, seperti petugas PPDP melakukan Coklit, verifikasi factual, Rakor, Raker, sosialisasi, kampanye, penyiapan logistic, Putungsura di TPS.

“Semua kondisi tersebut sangat riskan tertular, siapa yang menjamin dan bertanggung jawab bila ada klaster Pilkada,” bebernya.

Senada dengan itu, Pengamat Politik Jambi Bahren Nurdin mengatakan, Pilkada di tengah wabah akan menjadi Pilkada paling beresiko di sepanjang sejarah demokrasi bangsa ini.

“Pilkada itu berat. Tahapan-tahapan yang dilakukan memerlukan energi besar yang menguras fisik dan psikologis banyak kalangan, dari petugas hingga masyarakat luas,” katanya.

 Ditambah lagi, hampir semua tahapan memerlukan kontak langsung orang dengan orang, yang notabenenya sangat bertentangan dengan protokol kesehatan penanggulangan penyebaran Covid 19.

“Sekedar memberikan peringatan dini, salah-salah urus akan ada kuburan massal dampak Corona karena Pilkada,” tegasnya.

Bagi penyelenggara, dari KPU RI hingga petugas pemungutan suara harus memiliki disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Tindakan tegas harus diambil jika ada yang abai.

Begitu juga para kontestan alias Cakada yang bertarung. Tentu Pilkada kali ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Harus ada kesadaran yang tinggi, bahwa tidak bisa lagi terlalu leluasa melakukan kampanye atau sosialisasi. Harus berani membatasi diri.

“Saatnya popularitas dan elektabilitas anda diuji dalam senyap. Jangan pula coba-coba membungkus politik uang,” tandasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jambi M. Sanusi mengatakan, pihaknya akan ikut dengan semua yang telah ditetapkan. Pihaknya siap melaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan. “Kami sami’na wa atho’na. Terhadap hal ini, pertama kali yang akan kami lakukan adalah merincikan kembali anggaran sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.

Dia menyebutkan, selain perincian anggaran, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi.

“Insya Allah 15 Juni tahapannya dimulai. Sesuai kesepakatan di RDP,” tandasnya. 

sumber : jambi independent

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *