PILKADA SERENTAK DIGELAR 9 DESEMBER 2020

Dradio.id, JAMBI- Prediksi banyak pihak, termasuk sejumlah kandidat calan gubernur (cagub) dan timses di Jambi banyak yang meleset. Sebelumnya, mereka memprediksi Pilkada serentak ditunda setahun. Digelar September 2021. Selasa (14/4) kemarin, ternyata DPR, Pemerintah yang diwaliki mendagri, dan KPU sudah menyepakati, pikada serentak 2020 hanya ditunda tiga bulan.

Dalam rapat dengar pendapat di senayan kemarin, Komisi II DPR RI, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad telah sepakat Pilkada serentak 2020 digelar 9 Desember 2020.  Keputusan rapat tersebut disampaikan melalui konferensi video, Selasa sore.

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat membacakan kesimpulan rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

 Sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada Serentak, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020. Rapat itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

“Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020,” ujar Doli.

 Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020: poin 1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

Poin ke-2, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun. Yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

Sebelum pada keseimpulan, KPU menyampaikan opsi pelaksanaan Pilkada Serentak yang tahapannya ditunda karena penanganan virus Corona. Opsi itu diambil dengan sejumlah pertimbangan. “Nah KPU sudah memberikan opsi A, B, dan C, atau 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat virtual tersebut.

KPU menjadwalkan tanggal yang berbeda untuk memulai tahapan pilkada di ketiga opsi tersebut. Pelaksanaan tahapan pilkada itu, menurut Arief, harus memperhatikan situasi selesainya masa tanggap darurat penanganan virus Corona.

“Kemudian harus dipastikan tanggal 29 Mei, sehari sebelum mengaktifkan kembali, tanggap darurat sudah berakhir. Kemudian PSBB itu harus sudah selesai, dengan kesiapan logistik terhadap KPU dan dunia usaha terpengaruh dengan situasi ini juga bukan tidak mungkin proses distribusi logistik berpengaruh sekali kalau situasi penyebaran COVID di sini belum selesai,” ujar Arief.

Terkait perubahan tanggal pelaksanaan pilkada ini, Arief berharap Perppu sudah terbit pada April 2020 sebelum tahapan pilkada diaktifkan kembali. Ia juga berharap ada pembahasan dengan Komisi II dan Kemenkum HAM terkait PKPU untuk pilkada serentak.

“Nah beberapa hal yang adalah tentu penerbitan Perppu-nya tidak ada lagi penyebaran COVID-19 dan tidak ada lagi PSBB. Nah untuk beberapa hal tersebut, detail rincinya diharapkan pada bulan April, peraturan KPU tentu harus dilakukan penyesuaian,” tutur Arief.

“Ada yang harus diselesaikan tahun 2020, kemudian ada juga yang diselesaikan pada Juli 2020. Tentu kami berharap pembahasan dengan Komisi II bisa juga kalau memang ada perubahan. Termasuk juga pembahasan dengan Kemenkum HAM dalam proses harmonisasi perubahan PKPU,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jambi, M Subhan mengatakan hasil rapat dipusat itu baru kesepakatan awal. Namun tetap menunggu kondisi pandemi Covid-19. “Itu kan baru kesepakatan awal. Kesepakatan itu tergantung dengan kondisi Covid-19. Jika masih berstatus tanggap darurat, kesepakatan itu masih bisa berubah,” katanya. “Intinya kita di daerah ikut pusat, kapan pun kita siap,” ujarnya.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Sanusi  mengatakan memang dalam rapat tersebut keputusan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang sudah final.
“Tinggal menunggu Perppu saja. Kita tidak bisa memprediksi kapan Perppu itu akan dikeluarkan,” katanya saat dikonfirmasi terpisah.

 Menurut Sanusi, dalam Perppu itu diharapkan ada bahasa andaikan pada 9 Desember 2020 itu Pilkada tetap masih belum bisa dilaksanakan, maka dibuka ruang dilaksanakan paling lambat pada 2021. “Jadi Perppu itu harus memberikan ruang untuk menentukan waktu yang tepat. Sehingga Perppu hanya dikeluarkan sekali saja,” jelasnya.

Dia menegaskan, KPU Provinsi Jambi dan KPU kabupaten/kota tentu akan patuh dengan kebijakan yang dibuat KPU RI setelah Perppu dikeluarkan presiden. “Kita hanya menunggu kapan Perppu itu akan dikeluarkan. Yang jelas kita akan patuh dengan kebijakan itu,” tegasnya.

Sanusi juga menjelaskan, bahwa dalam Perppu tu nantinya hanya memuat hal yang penting, sebagai payung hukum. Sementara hal teknis tidak akan masuk dalam Perppu.

Dia menyebutkan, tentunya akan ada pengaturan ulang terkait sejumlah tahapan yang diatur dalm PKPU sebelumnya. “Ini akan sangat penting. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *