SOAL KERINGANAN KREDIT, OJK : LAPORKAN KE KITA JIKA BANK ATAU LEASING TIDAK MEMPROSES

Dradio.id, JAMBI -Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, hanya berlaku terhadap debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  

Ini disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Endang Nuryadin. Kata dia, nasabah peminjam atau debitur dari UMKM yang usahanya menjadi turun akibat corona, bisa meminta keringanan untuk menunda pembayaran kredit di bank atau leasing dengan cara melapor ke masing-masing tempat nasabah membayar kredit.

“Nasabah bisa langsung melaporkan ke bank atau leasing tempat meminjam,” ujarnya, Kamis (2/4).

Sementara itu, untuk pegawai swasta yang memiliki penghasilan tetap, namun menurun dari biasanya ataupun dirumahkan akibat corona virus, dapat menunjukkan bukti dan melapor kepada pihak bank ataupun lising untuk diberikan keringanan kredit. 

“Debitur harus melapor dan menjelaskan serta menyampaikan bukti penurunan pendapatan akibat adanya terkena virus corona. Supaya bisa diproses sama bank atau leasing tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, OJK mengatur maksimal penundaan pembayaran kredit yaitu selama 1 tahun dengan jumlah kredit dibawah Rp10 miliar. Akan tetapi, waktu penundaan pembayaran angsuran kredit tersebut secara teknis diatur bank atau leasing masing-masing.

“Kalo mengenai waktu penundaan pembayaran kredit itu teknisnya diatur oleh bank atau leasingnya masing-masing. OJK hanya mengatur waktu maksimal penundaan kredit diringankan maksimal satu tahun,” bebernya.

Disampaikan Endang, jika debitur telah melapor secara baik-baik ke bank atau leasing, akan tetapi tidak digubris atau tidak diproses. Nasabah dapat mengadu kepada OJK dan akan ditindak lanjuti. Sebab kata dia, peraturannya sudah jelas diatur.

Ia menambahkan, saat ini debt collector telah dilarang untuk menagih kredit. Akan tetapi karyawan lising atau bank diperbolehkan untuk mengingatkan nasabah mengenai pembayaran kredit.

“Debt collector tidak boleh lagi menagih, kalo karyawan mengingatkan nasabah bayar kredit boleh. Masyarakat jangan takut, jika ada debt collector mau narik barang kreditan bisa langsung lapor ke OJK,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *