FASHA BUKA RAPAT EVALUASI DAK FISIK 2019

Dradio.id, JAMBI- Wali Kota Jambi Syarif Fasha membuka Rapat Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019 dan Strategi Pelaksanaan 2020 Bidang pendidikan dan Kesehatan, di Aula Bappeda Kota Jambi, Kamis (9/1).

Evaluasi yang digelar oleh Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi ini langsung dibahas oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Kepala Dirjen Perbendaharaan Supendi, kepala BPKAD Kota Jambi Deki Subianda, dan kepala OPD terkait.

Fasha mengatakan, bahwa diskusi terkait evaluasi DAK fisik 2019 dan strategi pelaksanaan fisik 2020 dinilai sangat penting.

Karena menurutnya masih banyak kekurangan laporan DAK fisik yang terjadi pada 2019. Bahkan masih ada ASN, dan pengelola bidang terkait yang menganggap bahwa DAK fisik pasti dicairkan 100 persen.

“Hal ini tidak boleh lagi terjadi, karena Kota Jambi masuk dalam APBN minus bukan surplus. Maka jika masih ada yang terlambat menyampaikan laporan, maka anggarannya bisa disedot oleh menteri keuangan dan langsung dananya ke daerah lain,” beber Fasha.

Dirinya menyebut, akan memberi ancaman bagi kepala OPD mana saja, jika tahun ini masih terlambat dalam memberikan laporan. Dirinya tidak segan untuk memberikan punishment jika ada kepala OPD, atau kepala sekolah terlambat dalam menyampaikan laporannya.

“Untuk kepala sekolah, kita tidak akan copot operatornya, tapi kita lepas jabatan kepala sekolahnya. Begitu juga dengan kepala OPD jika masih ada yang terlambat maka akan kita potong langsung TPP-nya,” tegas Fasha.

Sementara itu, Supendi, Kepala Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa keterlambatan sering terjadi di dua OPD, yakni dinas kesehatan Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi.

“Kalau tahun sebelumnya, laporan yang disampaikan dua OPD ini selalu di last minute. Padahal setelah laporan di masukkan, masih harus di cek lagi, baru dilakukan rencana penarikan dana ke Jakarta. Jika laporan tidak dikirim tidak dikirim segera maka pekerjaan ini akan menumpuk dan beban dari aplikasi juga berat sehingga pekerjaan menjadi lambat,” jelasnya.

Sehingga dirinya meminta agar pelaksanaan DAK tahun ini pihak OPD harus memperhatikan batas waktu yang diberikan. Serta memberitahukan apa saja penyebab dan kendala keterlambatan penyerahan dokumen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *