UTANG BPJS MEMBENGKAK

Dradio.id, JAKARTA – Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit dan farmasi mencapai Rp 21,16 triliun. Dan defisit pada akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun.

Hal tersebut terungkap saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyampaikan permasalahannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Pada rapat yang juga dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta BPJS Kesehatan menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara gamblang.

“Anggota Komisi IX ingin BPJS Kesehatan langsung mengelaborasi permasalahan yang dihadapi. Kalau BPJS Kesehatan diberi waktu yang panjang, pasti akan menyampaikan semua hal karena semua itu dianggap penting,” katanya, Rabu (6/11).

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan permasalahan yang dihadapi BPJS Kesehatan terkait defisit anggaran adalah utang pada rumah sakit yang cukup besar. Utang BPJS Kesehatan hingga 31 Oktober 2019 yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 21,16 triliun.

“Utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp21,1 triliun. Inilah sudah kami sampaikan pada rapat terakhir 2 September. Kalau kita tidak melakukan langkah konkret, di akhir tahun kita akan defisit Rp 32 triliun,” ujarnya.

Dikatakannya, utang jatuh tempo ini adalah ketika BPJS Kesehatan belum melakukan pembayaran klaim selama 15 hari sejak verifikasi klaim dilakukan. Sebelum verifikasi dilakukan, proses pengajuan klaim dari faskes pun dilakukan selama 10 hari.

Untuk setiap keterlambatan membayar, BPJS Kesehatan harus membayar denda kepada rumah sakit sebesar 1 persen tiap bulannya. Tak hanya utang jatuh tempo, BPJS Kesehatan pun memiliki outstanding claim (OSC) sebesar Rp 2,76 triliun, dimana ini merupakan klaim yang telah ditagihkan ke BPJS Kesehatan dan dalam proses verifikasi.

“Sementara, utang yang belum jatuh tempo sebesar Rp 1,71 triliun,” tambahnya.

Fachmi mengatakan berdasarkan proyeksi, defisit dana jaminan sosial 2019, diperkirakan utang BPJS Kesehatan pada November mencapai Rp 28,4 triliun. Lalu akan naik menjadi Rp 32,8 triliun pada akhir tahun.

Defisit BPJS Kesehatan akan semakin lebih besar bila tidak ada upaya perbaikan tidak segera dilakukan. Menurutnya diperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp 39,5 triliun pada 2020, dan bertambah menjadi Rp 50,1 triliun di 2021, lalu naik menjadi Rp 58,6 triliun di 2022, dan Rp 67,3 triliun di 2023.

“Jika iuran tetap tak berubah, tapi masyarakat semakin sadar untuk menikmati pelayanan kesehatan dan normalitas dari tingkat utilitasi itu mencapai puncak, dan kita tidak melakukan upaya yang fundamental, maka di akhir 2024 kita akan mengalami defisit Rp 77 triliun,” beber Fachmi.

Untuk mengatasi defisit tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan tiga pilihan kebijakan. Pertama, rasionalisasi iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria; kedua, rasionalisasi manfaat yang diterima peserta; ketiga, suntikan dana tambahan dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan.

“Pemerintah memilih pilihan pertama. Dengan rasionalisasi pada penerima bantuan iuran, diharapkan defisit anggaran bisa diturunkan,” tuturnya.

Pilihan pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Fachmi mengatakan gagal bayar BPJS Kesehatan merupakan permasalahan serius karena juga menyangkut 1,2 juta tenaga kesehatan; yaitu dokter, perawat, bidan, dan pekerja rumah sakit lainnnya; beserta keluarganya. Gagal bayar juga berdampak pada rantai suplai rumah sakit, yaitu perusahaan farmasi yang memasok obat-obatan.

Secara terpisah, Kepala grup penelitian kemiskinan dan perlindungan sosial Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBUI) Teguh Dartanto mengatakan BPJS Kesehatan harus segera memperbaiki keuangan program. Sehingga masalah defisit tidak membebani masyarakat dengan kenaikan yang terlalu tinggi.

Menurutnya, kenaikan yang ditetapkan, jauh di atas hitungan aktuaria dan tidak masuk akal. Kenaikan harga iuran juga tidak menjamin pelayanan akan menjadi lebih baik. Sebab kenaikan tersebut pada dasarnya untuk mengatasi isu defisit.

“Saya enggak yakin (soal pelayanan lebih baik), karena tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki defisit dari keuangan program ini,” katanya.

Namun, ia memperkirakan pelayanan lambat laun akan semakin baik jika defisit sudah dapat diatasi.

“Mungkin, ya, mungkin, karena tidak defisit lagi lalu klaim rumah sakit cepat dibayar. Tagihan dan tunggakan bisa dibayar lebih cepat dan mungkin pelayanannya lebih baik,” kata dia.

Dia tidak menyalahkan kenaikan untuk mengatasi defisit, tetapi kenaikan 100 persen, menurutnya, sangat memberatkan sehingga berdampak kepada warga yang mulai banyak menurunkan kelas layanan.

sumber : jambi independent

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *