TARIF NAIK, BPJS HARUS DIEVALUASI

Dradio.id – Pro-konta kenaikan iuran BPJS masih terjadi. Kondisi ini tidak terlepas dari minimnya pemahaman masyarakat akibat sosialisasi yang kurang. Di sisi lain kualitas manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang belum berkualitas dan ramah terhadap kebutuhan serata kondisi pasien harus pula dievaluasi terlebih dahulu.

Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Nanda Dwinta Sari meminta pemerintah mengevaluasi secara total pengelolaan BPJS Kesehatan sebelum memutuskan menaikkan iuran peserta. “Ya harus dievaluasi, khsusunya manajemen BPJS Kesehatan,” terang Nanda melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin (4/11)

Ia mencontohkan penanganan terhadap ibu melahirkan. Menurut Nanda, ada kecenderungan rumah sakit mengarahkan ibu hamil untuk melahirkan melalui operasi caesar untuk mengejar imbalan dokter yang menangani. “Angka peserta BPJS Kesehatan melahirkan melalui operasi caesar hampir mencapai 100 persen,” ujarnya.

Permasalahan lain yang masih dihadapi pasien BPJS Kesehatan adalah surat rujukan dari Puskesmas atau klinik pratama yang tidak mudah didapat karena antrean yang panjang, bahkan daftar tunggu hingga 10 hari. Padahal, saat di rumah sakit pasien masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan layanan yang diperlukan. Hal itu juga dialami oleh pasien dengan penyakit kronis.

Belum lagi masalah kualitas dokter Puskesmas yang masih diragukan, obat-obatan yang diresepkan dokter tidak selalu tersedia, peserta yang tidak tertib membayar, dan pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Karena itu, Yayasan Kesehatan Perempuan meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan BPJS Kesehatan terlebih dahulu sebelum menaikkan iuran yang telah ditetapkan akan berlaku mulai Januari 2020. “Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat memberatkan masyarakat, terutama peserta mandiri. Hal itu dapat berakibat pada penurunan keinginan dan kemampuan untuk membayar,” tuturnya.

Meskipun pemerintah menyatakan kenaikan iuran akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan. ”Pernyataan tersebut terlalu terburu-buru karena tidak melihat kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memastikan kenaikan iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional juga akan memperbaiki layanan kesehatan yang diberikan menjadi lebih baik. “Kami akan pastikan manfaat layanan, servis jadi lebih baik,” kata Fachmi.

Fachmi menerangkan dengan adanya kenaikan iuran menjadi lebih rasional sesuai nilai aktuaria akan mencegah terjadinya defisit selama lima tahun ke depan.

Dampaknya arus kas keuangan BPJS Kesehatan akan berjalan lancar dan bisa membayar klaim rumah sakit tepat waktu. Arus kas RS yang sehat membuat rumah sakit bisa melakukan perencanaan pembangunan maupun investasi layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

“Kalau ada pertanyaan yang muncul perbaiki dulu kualitas, kami pastikan dengan iuran yang baru ini pelayanan akan lebih baik. Peserta akan puas, karena kita akan melihat obat akan lancar,” kata Fachmi.

Dirut BPJS Kesehatan juga memastikan antrean akan bisa diurai dengan sistem antrean daring yang sedang dikembangkan. Selain itu sistem rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke tingkat lanjut juga akan meratakan penyebaran pasien tanpa menumpuk di satu RS dan mengakibatkan antrean.

“Kita juga akan pastikan bahwa pelayanan peserta BPJS Kesehatan sebagaimana disebut pelayanan kelas dua itu tidak terjadi, walaupun sampai hari ini tidak banyak terjadi di semua tempat,” kata Fachmi.

Dia juga berharap perbaikan layanan yang diberikan di fasilitas kesehatan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak. “Ya tentu perbaikan layanan ini harus secara bersama-sama didukung semua pihak kementerian-lembaga, regulator harus berperan sangat penting, kami sendiri sebagai penyelenggara, pemerintah daerah dan manajemen fasilitas kesehatan itu sendiri,” paparnya.

sumber : jambi independent

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *