Bawaslu Provinsi Jambi Diminta Rasionalkan Honor

dradio.id, Jambi – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Provinsi Jambi hingga kini masih belum memiliki kejelasan. Dua hari terakhir, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pembahasan soal NPHD bersama DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun masih belum menemukan nominal untuk anggaran Pilkada 2020 tersebut.

Fachrurozi, Kordiv PHL Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama TAPD dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Selasa, (15/10) pihaknya diminta untuk melakukan rasionalisasi anggaran honor.

Kata dia, pihaknya diminta untuk menyamakan dengan honor yang diajukan oleh KPU. “Jadi misalnya honor untuk PPK KPU itu Rp 1,8 juta, nah Panwascam Bawaslu juga harus segitu, dari yang sebelumnya Rp 2,2 juta. Itu yang diminta saat pembahasan,” katanya kepada jambi-independent.co.id.

Fahrurozi mengatakan pihaknya akan rasionalkan anggaran honor tersebut sesegera mungkin. Jika sudah dikurangi, namun nominal juga belum pasti, pihaknya akan mengambil sikap. “Paling tidak, ini diserahkan ke Kemendagri,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Pemprov Jambi mematok NPHD Bawaslu Provinsi Jambi Rp 45 miliar, namun tidak disetujui oleh Bawaslu, karena tidak bisa mengcover pengawasan. Setelah bertemu dan melakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi Jambi dan TAPD, pihaknya meminta anggaran RP 74 miliar. Namun masih belum disetuji dan diminta untuk rasionalkan anggaran honor tim pengawasan. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *