KPK PERINGATKAN JANGAN ADA LAGI JUAL BELI JABATAN

Dradio.id, Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan agar tidak ada jual beli jabatan lagi di Provinsi Jambi. Peringatan ini dimunculkan terkaitan dengan akan diadakan asesment ulang, terhadap pejabat eselon II hasil lelang jabatan di Pemprov Jambi yang sudah memasuki masa jabatan dua tahun.

Korwil II (Jambi, Sumsel, Kepri, Riau) koordinasi dan supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Haris mengatakan, semua pihak harus berkaca kepada kejadian masa lalu jangan sampai terulang lagi.

“Terus terang pak Gunernur dengan kami sudah komitmen terkait dengan lelang jabatan. Pak Gubernur, di sini prinsipnya tidak ada yang namanya jual beli jabatan dan tidak ada KKN. Jadi kita kawal dan kita monitor terus,” sebut Haris.

Dijelaskanya, prinsip lelang jabatan itu menganut prinsip profesionalisme, kompetensi, dan integritas. “Jadi pejabat yang duduk di situ benar-benar berkompeten dan berintegritas,” ujarnya.

Bahkan Haris meminta kepada Gubernur Jambi Fachrori Umar, untuk membuat kontrak kinerja tahunan kepada pejabat yang terpilih. Dari kontrak kinerja tahunan itu, ada target capaian pertahun. Jika  tidak tercapai target itu, pejabat yang bersangkutan dipersilakan mengundurkan diri.

“Jadi unsurnya di situ tidak ada lagi like or dislike,” sebutnya. Sementara itu, Fachrori mengatakan memang bulan Agustus ini, pejabat eselon II Pemprov Jambi sudah memasuki masa jabatan selama dua tahun. Sehingga memang sudah seharusnya dilaksanakan assesmen ulang terhadap pejabat itu, untuk melihat kembali kinerja yang bersangkutan.

“Memang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk melaksanakan asesmen,” katanya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Husairi mengatakan ada 39 pejabat eselon II yang akan mengikuti asesmen ulang atau jobfit.

Untuk melaksanakan jobfit itu, dibutuhkan Panitia Seleksi (Pansel). Pansel tersebut juga sudah diajukan dan sudah disetujui oleh KASN. Pansel terdiri dari lima orang. Sekda Provinsi Jambi sebagai ketua Pansel, Asisten III sebagai sekretaris, dan tiga lagi anggota dari eksternal berasal dari Universitas Jambi (Unja).

“Dua orang internal Pemprov, tiga orang dari eksternal,” katanya. Selain itu, Husairi mengatakan pihaknya juga akan menghadap Gubernur Jambi untuk meminta petunjuk mengenai pelaksanaan lelang jabatan eselon II yang saat ini kosong. Seperti Direktur RSUD, Kepala Disnakertrans, dan Kepala Kesbangpol yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat ini.

“Nanti ketika Jobvit berjalan, kami juga akan menghadap Gubernur untuk pelaksanaan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama yang saat ini kosong dan dijabat pelaksana tugas,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *