JUBIR TIDAK MEMBATASI INFORMASI

Dradio.id, Jambi – Saat ini, Pemkot Jambi telah menunjuk juru bicara (jubir) setelah dikeluarkan dan ditandatangani nya surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 264 tahun 2019, tentang penujukan juru bicara di lingkungan Pemkot Jambi tahun anggaran 2019.

Keluarnya surat keputusan ini juga menimbang di antaranya untuk menujang kinerja Humas di lingkungan Pemkot Jambi, khususnya dalam pengelolaan komunikasi punblik berdasarkan pasal 6 Permendagri nomor 13 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kemendagri dan Pemda.

Ini juga berdasarkan surat edaran Mendgari nmor 480/3503/S tentang penujukan jubir di lingkungan Pemda di pandang perlu untuk segera menunjuk jubir di lingkungan Pemkot Jambi.

Berdasarkan surat keputusan itu pula menunjuk Kabag Humas Kota Jambi sebagai jubir di lingkungan Pemkot Jambi tahun anggaran 2019. Adapun wewenang jubir di antaranya, mencari, mengolah dan menganalisa infromasi. Menyusun dan melaksanakan program dan kestrategis kehumasan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Selain itu, memberikan informasi kebijakan. Menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah, politik, pembangunan dan kemasyarakatan. Juga menanggapi berita dan pendapat publik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pemasyarakatan. Lalu, menyampaikan informasi kepada pers di lingkungan Pemkot Jambi.

Hal ini seperti yang dikatakan langsung oleh Kabag Humas Pemkot Jambi, Abu bakar. Kendati demikian, dengan adanya penunjukan jubir tidak membatasi informasi yang akan disampaikan oleh tiap kepala OPD. “Tujuannya jubir ini untuk penguatan peran dan tugas kehumasan dalam menyampaikan informasi pembangunan. Baik secara langsung ke pada publik maupun melalui media massa,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya jubir Pemkot Jambi merupakan salah satu sumber informasi yang bisa didapati oleh media massa selain kepala daerah maupun kepala OPD. Artinya, keberadaan jubir tidak serta merta mebatasi suatu instansi untuk menjawab pertanyaan media massa untuk menyebarkan informasi, sesuai tupoksi masing-masing OPD.

“Ini kan akan menambah ruang informasi, misalnya ketika media massa mau informasi detail di lapangan tetapi kepala OPD bersangkutan tidak dapat dikonfirmasi bisa melalui jubir. Tidak masalah jika kepala OPD atau pun leding sektor berkaitan langusng menjawab pertanyaan media massa,” sebutnya.

Kendati memiliki pertanyaan atau pun informasi yang mendalam, bisa menambah informasinya dari jubir. Namun, tetap tidak membatasi kepala OPD untuk memberikan jawaban. “Boleh-boleh saja menjawab. Kecuali kalau konfirmasi kepala OPD tapi tidak aktif atau tidak ada di tempat, dengan menghubungi jubir semoga bisa menjawab atau menambah informasi bagi media massa,” jelasnya.

Tak hanya itu, jubir yang telah ditunjuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ini dan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Jambi dan Sekda Kota Jambi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desemebr 2019. Dan telah ditandatangani Wali Kota Jambi, per 20 Juni lalu. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *