Wako Jambi Buka Rakor Forum Komunikasi BLU/BLUD se Provinsi Jambi

Dradio.id JAMBI– Walikota Jambi Sy Fasha, membuka kegiatan rapat koordinasi forum komunikasi BLU dan BLUD se Provinisi Jambi di Aula Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Jambi, (25/7) mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menyatukan persepsi tugas pokok serta fungsi BLU dan BLUD.

“Bagaimana keinginan pemerintah pusat maupun daerah terhadap BLU dan BLUD untuk meningkatakan pelayanan kepada masyakarat, baik pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Di forum itu akan dijelaskan BLU dan BLUD yang benar seperti apa,” kata Fasha.

Fasha mengungkapkan, yang memang masih menjadi kendala pada BLU dan BLUD yakni ketidakmampuan managemen menolak keinginan owner. “Contohnya seperti penempatan dewan pengawas, jabatan managemen dilingkungan BLU dan BLUD. Jadinya managemen tidak bisa maksimal berekspresi mengemplementasikan managemen, karena tidak didukung sumberdaya manusia,” imbuhnya. “Mereka juga tidak bisa mereformasi di internal mereka,” tambahya.

Dengan telah berlangsungnya kegiatan koordinasi ini sebut Fasha, diharapkan pimpinan BLU dan BLUD mampu menyampaikan hal itu kepada pimpinan atau ownernya. “Bagaiamana memberikan keleluasaan kepada BLU dan BLUD untuk mengemplementasikan hal positif untuk kemajuan dan perkembangan BLU dan BLUD,” katanya.

Diketahui, saat ini Provinsi Jambi memiliki 25 Badan layanan Usaha (BLU) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). BLU dan BLUD tersebut bergerak dibidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan adanya BLU dan BLUD tersebut, tujuan utamanya yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik dari bidang kesehatan maupun pendidikan. Namun hal tersebut belum berjalan maksimal. Faktor penyebabnya, masih ada campur tangan owner atau kepala daerah dalam pengelolaan BLU dan BLUD tersebut.

Tiarta Sebayang, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPB) Provinis Jambi mengatakan, pihaknya selaku kantor wilayah dirjen perbendaharaan yang mengolah BLU dan BLUD meresa harus ada persepsi yang sama untuk melihat persoalan yang ada. Salah satu yang menjadi masalah dalam pengolahan BLU dan BLUD tersebut adanya campur tangan dari owner melalui badan pengawas. “Ini mempengaruhi,” katanya, kemarin (25/7).

Persoalan lainnya sebut Tiarta, terkadang uang BLU dan BLUD sudah banyak menumpuk, namun dibiarkan saja numpuk di bank. Harusnya hal itu bisa didayagunakan. “Bisa di defositokan 3 bulan, namun dengan penglelolaan managemen kas yang baik, jangan sampai saldo kas kurang,” imbuhnya.

BLU dan BLUD sebut Tiarta, juga bisa memanfaatkan aset yang masih nganggur. “Jadi umpamanya ada tanah yang masih kosong, bisa disewakan, uangnya masuk kas. Utamakan yang terkait dg tupoksi mereka,” tuturnya.
Untuk itu pihaknya melakukan diskusi dengan semua BLU dan BLUD di Provinsi Jambi.

Dari hasil diskusi tersebut nantinya menjadi masukan untuk pembuat kebijakan di pemerintah pusat.
Salah satu sifat BLU dan BLUD sebut Tiarta, yakni pendapatan yang diterima tidak perlu di setor ke kas negara, bisa langsung bisa digunakan. “Hanya saja nanti pada saatnya BLU dan BLUD harus sahkan atas pendapatan dan belanjanya. Fleksibel sebenarnya,” katanya.

SUMBER : Jambi Independent

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *