KPK Tahan Elhelwi dan Gusrizal, Kasus Ketok Palu Suap DPRD Jambi

Dradio.id – Dua Anggota DPRD Provinsi Jambi, Elhelwi dan Gusrizal, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya merupakan sebagian dari total 13 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus dugaan suap ketok palu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun 2018.

Keduanya resmi menjalani penahanan pasca diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/7). Mereka akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama.

Ditemui usai pemeriksaan, keduanya enggan mengomentari mengenai penahanannya. Mereka hanya berjalan terburu-buru menaiki mobil tahanan saat awak media mengerubungi. Bahkan, Elhelwi sempat hampir menabrak seorang wartawan lantaran saking terburu-buru menghindari sorot kamera.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedua tersangka ditahan di Rutan Cabang K4 di belakang Gedung Merah Putih KPK. Keduanya akan menjalani penahanan perdana selama 20 hari di sana.

“E (Elhelwi) dan G (Gusrizal) ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Febri.

Semula, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang tersangka lain. Yakni Krtua Fraksi Golkar DPRD Jambi Sufardi Nurzain. Namun, ia dikabarkan tak menghadiri panggilan penyidik.

“Tersangka SNZ (Sufardi Nurzain) tidak hadir. Belum diperoleh informasi (alasan ketidakhadiran),” tambah Febri.

Sebelumnya KPK juga telah resmi menahan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah tiga Anggota DPRD Jambi masing-masing Muhammadiyah, Effendi Hatta, dan Zainal Abidin. Sementara, seorang tersangka lain adalah Dirut PT Sumber Swarnanusa Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 13 tersangka kasus suap pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017-2018. Sebanyak 12 di antaranya merupakan Anggota DPRD Jambi. Sementara sisanya berasal dari pihak swasta.

Mereka adalah Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Jambi Chumaidi Zaidi, Ketua Fraksi Partai Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan, Ketua Fraksi PPP Pargalutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah, Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin, serta tiga anggota DPRD Jambi masing-masing Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta.

Adapun pihak swasta yang dimaksud adalah Direktur Utama PT Sumber Swarsanusa Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam konstruksi perkara, terungkap bahwa para tersangka anggota DPRD Jambi diduga meminta, menagih kesiapan, serta melakukan pertemuan untuk membahas uang ketok palu RAPBD. Suap tersebut ditagih untuk pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018.

Para anggota DPRD diduga menerima total Rp16,34 miliar dengan rincian Rp12,940 miliar untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan Rp3,4 miliar bagi RAPBD TA 2018.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy Yoesman diduga memberikan pinjaman uang sebesar Rp5 miliar kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan dan rekan-rekannya. Uang pinjaman tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Atas perbuatannya, ke-12 pimpinan dan anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Joe Fandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUMBER : Jambi Independent

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *